BAHASA INDONESIA

Soal Indonesia Timur dan Barat, SBY Diminta Adil
Selasa, 16 Februari 2010 | 10:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh dari kawasan timur Indonesia meminta pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berlaku adil dalam mengartikulasikan percepatan pembangunan daerah tertinggal, agar implementasinya secara kuantitas maupun kualitas lebih banyak dinikmati oleh wilayah lain.

"Setahu kami, nomenklatur Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) itu pada awalnya adalah Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (PPKTI) yang berlaku pada era kabinet KH Abdurrahman Wahid dan kabinet Megawati Soekarnoputri. Anehnya pada dua kabinet terakhir berubah jadi PPDT," kata Dr Maklin, tokoh sekaligus pakar ekonomi regional dari KTI di Jakarta, Selasa.

Mantan Sekretaris Kementerian PPKTI ini juga bersama sejumlah tokoh KTI lainnya, di antaranya Zainal Bintang (unsur Sulsel), Freddy Roeroe (Sulut), Hatta Taliwang (NTB), dan Pollycarpus (NTT), pernah mengeluarkan kesimpulan tentang ’ketidakadilan’ perlakuan tersebut.

Karena itu, supaya ada keseimbangan yang adil, mereka mengajukan usulan untuk mempertimbangkan kembali adanya Kementerian PPKTI tersebut.

"Kalau ada daerah di bagian barat Indonesia apalagi di wilayah Pulau Jawa yang masih tertinggal, itu keterlaluan. Sebab, mereka dekat dan memiliki akses sangat baik dengan berbagai sentra otoritas keuangan, politik dan lain-lain. Sebaliknya, jika daerah tertinggal itu di KTI, ini memang karena soal kebijakan selama ini yang membuat infrastruktur dan fasilitas lainnya lemah di sana," ujar Freddy Roeroe.

Ketertinggalan yang disebut oleh Kementerian PPDT masih terjadi sekitar 30 persen di daerah kawasan barat Indonesia (KBI) lalu 70 persen di KTI, menurut mereka, perlu dievaluasi lagi.

Secara terpisah, Prof Dr Lucky W Sondakh, mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang berlatar belakang peneliti pernah pula menyimpulkan, KTI itu merupakan wilayah penyedia banyak kebutuhan SDA maupun SDM bermutu untuk kepentingan KBI.

"Karena itu, jangan merumuskan segala sesuatu dengan indikator-indikator dan variabel terukur secara ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kenapa wilayah KTI itu mayoritas berkategori tertinggal. Sebab di sana selain karena selama ini hanya jadi daerah ’penghisapan’ sumber kekayaan alam, juga terjadi ’brain drain’ (pengurasan orang pintar) dari KTI ke ke Jawa, sementera sebaliknya dari Jawa dan daerah berpenduduk padat mengirim transmigran dengan kualitas SDM yang tidak sama dengan yang dikirim secara spontan dari luar Jawa ke Jawa," tambahnya.

Zainal Bintang sendiri selaku Koordinator LSM Tata KTI, meminta para pejabat di semua kementerian agar lebih adil dalam memberlakukan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat. Ia menunjuk sejumlah program pembangunan, termasuk di Kementerian PPDT yang secara kwantitas maupun kualitas lebih signifikan berlaku di KBI.

"Jangan sampai semua kebijakan itu menjadi ’bom waktu’ yang tidak menguntungkan keutuhan kedaulatan NKRI dari Jayapura hingga Banda Aceh, dari Manado ke Kupang," tandas Zainal Bintang lagi.


KOMENTAR :
KALIMAT YANG BERCETAK TEBAL ADALAH PENALARAN .
KALIMAT YANG BERCETAK MIRING ADALAH ARGUMENTASI .